Tugas Hukum Lingkungan

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Pelestarian lingkungan hidup pada penghujung abad ini semakin menarik perhatian, bukan hanya di indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh karena kelestarian lingkungan hidup saat ini telah di pandang sebagai suatu kewajiban masyarakat dunia. Selain itu, kelestarian lingkungan hidup meruapakan kepentingan masyarakat dunia pula. Kerusakan lingkungan yag terjadi di suatu tempat di wilayah suatu negara, selain merugikan negara yang bersangkutan, juga berdampak sangat negatif bagi negara-negara lain. Hal ini mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus memperhatikan lingkungan hidup.

Pembangunan disamping dapat membawa kepada kehidupan yang lebih baik juga mengandung resiko karena dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Untuk meminimalkan pencemaran dan kerusakan tersebut perlu diupayakan adanya  keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Peningkatan kegiatan ekonomi melalui industrialisasi tidak boleh merusak sektor lain, misalnya pembangunan pembangkit listrik tidak boleh merusak lahan pertanian. Konsep keselarasan antara kelestarian lingkungan hidup sering disebut pembangunan yang berwawasan lingkungan dan akhir-akhir ini lebih dikenal dengan pembangunan berkelanjutan (suistanable development) . Secara umum pembangunan berkelanjutan mempunyai ciri-ciri tidak merusak lingkungan yang dihuni manusia, dilaksanakan dengan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh dan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang.[1]

Pemerintah indonesia sudah mulai memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup sejak tahun 1972. Pada tahun tersebut pemerintah indonesia menyongsong konferensi Lingkungan Hidup Sedunia 1 yang diselenggarakan di Stockholm, Swedia pada bulan juni 1972, akan tetapi pada saat itu pemerintah indonesia belum mengenal lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup.

Konferensi Stockholm mulai berupaya melibatakan pemerintah seluruh dunia dalam proses penilaian dan perencanaan lingkungan hidup, mempersatukan pendapat dan kepedulian negara maju dan berkembang untuk menyelamatkan bumi, menggalakkan partisipasi masyarakat serta mengembangkan pembangunan dengan memperhatikan lingkungan. Sehubungan dengan hal tersebut, konferensi Stockholm mengkaji ulang pola pembangunan konvensional yang selama ini cenderung merusak bumi yang berkaitan erat dengan masalah kemiskinan, tingkat pertumbuhan ekonomi, tekanan kependudukan di negara berkembang, pola konsumsi yang berlebihan di negara maju, serta ketimpangan tata perekonomian internasional. Perubahan peraturan perundang-undangan akan mempengaruhi bentuk kelembagaan lingkungan hidup. Perubahan tersebut ditujukan untuk menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya. Kelembagaan yang diharapkan dapat lebih efektif dan efesien. Hal ini disebabkan, karena kelembagaan dapat dilihat dari instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program–program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, masih banyak masalah lingkungan hidup yang masih belum terselesaikan hingga saat ini. Perusakan tersebut pada giliraannya memustahilkan penikmatan atau pemenuhan HAM, yang tidak hanya terbatas pada hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, tetapi juga mencakup hak-hal sipil dan politik.[2]

B.  Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1.    Apa yang dimaksud dengan legal standing ?

2.    Siapa yang berhak melakukan legal standing ?

C.  Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari makalah ini adalah memperoleh data dan informasi yang tepat untuk menganalisis data. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1.    Mengetahui apa yang dimaksud dengan legal standing.

2.    Mengetahui siapa yang berhak melakukan legal standing.

D.  Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa :

1.    Bagi mahasiswa, untuk  memberikan saran dan masukan yang bermanfaat mengenai legal standing sehingga dapat mengurangi terjadinya perusakan lingkungan.

2.    Bagi penulis, menambah ilmu dan pengetahuan serta informasi yang digunakan dalam penulisan makalah ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A.  Pengertian Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup adalah semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya. Istilah lingkungan hidup, dalam bahasa Inggris disebut dengan environment, dalam bahasa Belanda disebut dengan millieu atau dalam bahasa Perancis disebut dengan l’environment. Dalam kamus lingkungan hidup yang disusun Michael Allaby, lingkungan hidup itu diartikan sebagai: the physical, chemical and biotic condition surrounding and organism.

S.J. McNaughton dan Larry L. Wolf mengartikannya dengan semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan reproduksi organisme. Prof. Dr. Ir. Otto Soemarwoto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekologi) terkemuka mendefinisikannya sebagai berikut: Lingkungan adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Prof. Dr St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan terkemuka dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjaran mengartikan lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

B.  Pengertian Legal Standing

Pada prinsipnya istilah standing dapat diartikan secara luas yaitu akses orang perorangan atau kelompok/organisasi di pengadilan sebagai pihak penggugat. Legal standing, Standing tu Sue, Ius Standi, Locus Standi dapat diartikan sebagai hak seseorang, sekelompok orang atau organisasi untuk tampil di pengadilan sebagai penggugat dalam proses gugatan perdata (Civil Proceding) disederhanakan sebagai “hak gugat”. Secara konvensional hak gugat hanya bersumber pada prinsip “tiada gugatan tanpa kepentingan hukum” (poit d’interest point d’action). Kepentingan hukum (legal interest) yang dimaksud di sini adalah merupakan kepentingan yang berkaitan dengan kepemilikan (propietary interest) atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung (injury in fact).

Perkembangan hukum konsep hak gugat konvensional berkembang secara pesat seiring pula dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajad hidup orang banyak (public interest law) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak Civil dan Politik.

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan dimana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai “algemeen belang”. Pendapat yang memberikan hak gugat kepada suatu organisasi/lembaga swadaya masyarakat (legal standing) berangkat dari teori yang dikemukakan oleh Prof. Christoper Stone, yang memberikan hak hukum kepada objek-objek alam (natural object) seperti hutan, laut, sungai, gunung sebagai objek alam yang layak memiliki hak hukum dan adalah tidak bijaksana jika dianggap sebaliknya dikarenakan sifatnya yang inanimatif (tidak dapat berbicara) tidak diberi suatu hak hukum. Selanjutnya Stone berpendapat, organisasi lingkungan yang memiliki data dan alasan untuk menduga bahwa suatu proyek/kegiatan bakal merusak lingkungan, kelompok tersebut dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar mereka ditunjuk sebagai wali (guardian) dari objek alam tersebut untuk melakukan pengawasan maupun pengurusan terhadap objek alam terhadap indikasi pelanggaran atas hak hukum.

Gugatan legal standing merupakan gugatan dimana penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita, tetapi sebagai organisasi mewakili kepentingan publik yaitu mengupayakan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

C.  Dasar Hukum Legal Standing

Organisasi Lingkugan Hidup berhak mngajukan gugatan utk kepentingan pelestarian fungsi Lingkungan Hidup. Hal ini terlihat pada Pasal 92 UUPPLH yaitu :

1)   Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

2)   Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.

3)   Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

           i.     berbentuk badan hukum.

         ii.     menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

       iii.     telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Urgensi yang mendasari adanya legal standing organisasi lingkungan hidup dapat dibagi menjadi 2 faktor : Faktor Kepentingan Masyarakat Luas dan Faktor Penguasaan SDA oleh Negara. Dalam prakteknya sendiri pada proses legal standing memiliki kendala dalam sector Pembuktian, Perangkat pemulihan (remedial tools), Kesiapan lembaga peradilan. Padahal nilai plus dari mekanisme legal standing dapat di uraikan sebagai berikut Proses berperkara yang cukup ekonomis (judicial economy), Mencegah pengulangan (repetition) gugatan serupa secara individual Akses keadilan (access to justice) lebih terjamin karena diajukan atas nama class dan Perubahan sikap pelaku pelanggaran (behaviour modification) detterent effect.

D.  Hak legal standing di Pengadilan Tata Usaha Negara

Setelah berdirinya Peradilan Tata Usaha Negara perkembangannya sangat menggembirakan, hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam kasus yang terkenal sebagai kasus Dana Raboisasi, yang diajukan WALHI, dkk., sebagai Penggugat v. Presiden RI dalam kapasitas pejabat negara, terhadap pembatalan Surat Keputusan Presiden No.42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Industri Pesawat Terbang Nusantara (PT. IPTN). Dikatakan sangat menggembirakan karena secara tidak disadari telah memperluas arti kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sebab dalam perkara tersebut pengadilan telah menerima organisasi kemasyarakatan sebagai penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara yang walaupun sebahagian dari penggugat dinyatakan tidak berkualitas sebagai penggugat yang akhirnya dikeluarkan sebagai penggugat.

Kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 merupakan kepentingan perseorangan/individual yang langsung mengalami/ menderita kerugian atas diterbitkannya objek sengketa/surat keputusan tata usaha negara, dalam kapasitas gugatan organisasi, sudah barang tentu kepentingan yang dirugikan itu tidak langsung dialami oleh organisasi itu.

Adapun dasar pertimbangan pengadilan menerima dan menetapkan hak standing LSM dalam kasus ini adalah:

1.    Bahwa tujuan organisasi tersebut adalah benar-benar melindungi lingkungan hidup atas menjaga kelestarian alam, dimana tujuan tersebut harus tercantum dan dapat dilihat dalam anggaran dasar organisasi yang bersangkutan.

2.    Bahwa organisasi yang bersangkutan haruslah berbentuk badan hukum ataupun yayasan.

3.    Bahwa organisasi tersebut harus secara berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap perlindungan lingkungan hidup yang nyata di masyarakat.

Putusan pengadilan terdahulu diikuti lagi dalam perkembangan hukum berikutnya yang menerima organisasi sebagai pihak penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, misalnya dalam perkara 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT, antara Yayasan Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia/Indonesian Centre for Environment Law (ICEL), dkk., v. Menteri Pertanian RI, dkk., yang mempermasalahkan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat No.107/Kpts/KB.430/2/2001 tgl. 7 Pebruari 2001 tentang Pelepasan secara terbatas 35B (BOLLGARD) sebagaimana diusulkan PT. Monagro Kimia. Menurut penggugat pemberian surat izin tersebut harus memakai AMDAL.

Agar ada suatu kesamaan bentuk maupun tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pengajuan dan penyelesaian gugatan perwakilan (class actions), sebaiknya diatur dalam suatu peraturan hukum acara sebagai payung beracara menurut prosedur gugatan perwakilan (class actions) dan hak gugatan organisasi (legal standing).

E.  Ciri-Ciri Organisasi yang Berhak Melakukan Legal Standing

Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 1977 tentang pengelolaan lingkungan hidup ( UUPLH ) juga mengatur mekanisme pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup (OLH) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (1) UUPLH yang menentukan “ dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup”.

Hak pengajuan gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biayaatau pengeluaran riil.

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan tersebut (gugatan legal standing) apabila memenuhi persyaratan :

1.    Organisasi lingkungan tersebut harus berbadan hukum atau yayasan.

2.    Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

3.    Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka pengajuan tuntutan hak oleh organisasi lingkungan hidup atau lembaga swadaya masyarakat dapat dilakaukan. Namun demikian, tuntutannya tidak dapat beruap permintaan ganti kerugian. Tuntutan hak yang diperbolehkan hanya berupa kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, seperti reboisasi, memulihkan kondisi lingkungan seperti sediakala sebelum pencemaran lingkungan dilakukan dan sebagainya.

E.  Proses Pemeriksaan Gugatan Oleh Organisasi (legal standing)

Proses pemeriksaannya masih mengacu pada proses beracaranya perkara perdata yanag bersumber pada HIR (Reglement Buite Gewesten), serta RV (Reglement op de Burgelijke Recht Voldering).

Isi surat gugatan dalam sengketa lingkungan  tidak diatur dalam UUPLH. Oleh karena itu masih mengacu pada perundang-undangan sebelumnya, yaitu HIR, Rbg, maupun RV. Berkaitan dengan formulasi surat gugatan, HIR dan Rbg hanya mengatur tentang cara bagaimana mengajukan gugatan. Persyaratan mengenai gugatan terdapat dalam pasal 8 no. 3 RV. Pada dasarnya surat gugatan berisi :

1.    Identitas para pihak, berisi mengenai nama lengkap, umur/ tempat tanggal lahir, pekerjaan dan alamat/domisli.

2.    Posita/fundaminta petendi yang merupakan dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan (middelen van de is).

3.    Petitum yang merupakan bagian dari surat gugatan yang berisi hal-hal yang dimohonkan yang diputuskan oleh hakim.

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

Berdasarkan  hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka akan disajikan beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1.    Legal standing merupakan gugatan dimana penggugat tidak tampil di pengadilan sebagai penderita, tetapi sebagai organisasi mewakili kepentingan publik yaitu mengupayakan perlindungan daya dukung ekosistem dan fungsi lingkungan hidup.

2.    Organisasi yang berhak melakukan legal standing harus berbadan hukum atau yayasan, dan harus sesuai dengan anggaran dasarnya.

B.  Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil makalah ini alangkah baiknya meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan perlu diupayakan adanya  keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Dan disarankan agar suatu organisasi atau kelompok orang ikut mengawasi kepentingan lingkungan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatas namakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai “algemeen belang”.

---

[1]     Ibrahim, MateriPerkuliahan Hukum Tata Lingkungan

Di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas

Jendral Soedirman, Purwokerto, 2009

[2]  Ifdhal Kasim, 2004, Hak Atas Lingkungan Hidup

Dan Tanggung Gugat Koprporasi Internasional,

SUAR, Volume 5 NO. 10 dan 11 Tahun 2004, Hal.24

Adat Perkawinan Suku Madura

BAB I

PENDAHULUAN

A.      Latar Belakang

            Budaya dan adat istiadat yang berada di madura sangatlah banyak dan beranekaragam bentuknya selain itu budaya madura memiliki ke khasan dan keunikan tersendiri. Budaya adat yang berbeda-beda ini sangatlah bernilai tinggi sehingga keragaman budaya ini haruslah dijaga agar tetap bisa utuh dan menjadi kebanggaan sendiri seperti budaya-budaya yang dimiliki suku sumenep maupun suku-suku lain yang ada. Salah satu keanekaragaman budaya contohnya adalah upacara.

            Banyaknya jenis upacara adat yang ada di madura dari upacara pelet kandhung hingga upacara pernikahan adat. Upacara itu sendiri merupakan acara yang paling sakral dalam kehidupan manusia Sebuah kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari suku bangsa, agama, adat istiadat, dan latar belakang yang beranekaragam. Masing-masing daerah punya tata cara sendiri tak terkecuali prosesi perkawinan seperti jawa, sumatera, Kalimantan, dan madura. Pada prosesi acara perkawinan ini biasanya kedua mempelai di rias dan berbusana secara khusus. . Suku Madura di Desa Tebang Kacang memiliki keunikan dalam melakukan upacara perkawinan adatnya.

           

Korupsi Dalam Perspektif Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Namun, di sisi lain Indonesia adalah salah satu negara demokrasi yang mengadopsi sistem kapitalisme dan sekulerisme dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Hal ini berdampak pada pemisahan konsep syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga agama hanya dianggap sebagai salah satu nilai kultural yang diwariskan secara turun temurun. Adanya pemisahan konsep syariah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menyebabkan adanya pandangan bahwa kehidupan materialisme pada sebagian orang menjadi tujuan utama. Oleh karena itu, muncul berbagai pelanggaran norma sebagai dampak dari keinginan yang berlebihan untuk saling berlomba dalam mencapai tujuan materialistik.

Salah satu bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat yang marak saat ini adalah korupsi. Dan indonesia adalah salah satu negara dengan kasus korupsi tertinggi di dunia. Korupsi telah masuk ke dalam berbagai elemen masyarakat, baik pejabat publik, lembaga legislatif dan bahkan lembaga agama dan peradilan sekalipun. Korupsi agaknya telah menjadi persoalan yang amat kronis. Ibarat penyakit, korupsi dikatakan telah menyebar luas ke seantero negeri dengan jumlah yang dari tahun ke tahun cenderung semakin meningkat.

Korupsi di alam demokrasi saat ini telah merasuk ke setiap instansi pemerintah (eksekutif), parlemen/wakil rakyat (legislatif), peradilan (yudikatif), dan juga swasta. Mantan Ketua MK (mahkamah konstitusi) Mahfud MD pernah menyebutkan pusat-pusat korupsi di Indonesia terdapat di empat sektor lembaga pemerintah, yaitu: pajak, bea cukai, pertamina dan pertanahan ( Laporan Transparency international-Indonesia/ TII).

Berdasarkan fakta-fakta yang ada bahwa hukum yang berlaku dalam pemerintahan demokrasi tidak memiliki kekuatan untuk memberantas korupsi sehingga perlu adanya solusi alternatif yang lebih progresif dan representatif serta tepat sasaran untuk memberantas kejahatan publik ini. Saatnya al-Quran tidak lagi diletakkan sebagai kesadaran normatif yang hanya bergerak pada wilayah cultural, namun harus mampu menyelinap dalam perbaikan pada ruang-ruang structural, dimana al-Quran sesungguhnya bisa menjadi landasan teoritik yang bisa dipakai untuk melakukan pembebasan kemanusiaan, bahkan untuk masalah seperti korupsi ini.

Perspektif Al-Qur'an Dalam Pemberantasan Korupsi

KATA PENGANTAR

           Alhmadulillahi rabbil alamin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT, sehingga penulisan M2IQ dengan judul “Perspektif Al-quran dalam Pemberantasan Korupsi ” dapat terselesaikan dengan baik.

         Salawat dan salam taklupa penulis sampaikan keharibaan Nabi Muhammad SAW, nabi reformis yang dapat menggulung tikar-tikar jahiliah, dengan membentangkan permadani menuju sebuah peradaban ilmu pengetahuan.

       Terimakasih penulis sampaikan kepada panitia, dewan hakim dan seluruh peserta M2KQ, serta semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan, dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya sederhana ini.

       Ucapan maaf yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak apabila penulis melakukan kekeliruan dan kekhilafan selama menyusun makalah ini. Penulis sadari bahwa karya sederhana ini masih jauh dari yang diharapkan olehnya itu saya harapkan kepada seluru pihak, khususnya dewan hakim untuk memberikan kritik dan sarannya.

           Akhirnya atas izin Allah penulis menyelesaikan makalah ini, dan semoga karya ini bermanfaat bagi orang banyak terutama diri saya pribadi. Amin ya Rabbal ‘alamin.

Pontianak, 25 Januari 2014

Penulis

Abdul Muhid

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I             PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang…………………………………………………...

B.     Rumusan Masalah………………………………………………..

C.     Tujuan Penulisan…………………………………………………

D.    Manfaat Penulisan………………………………………………..

BAB II            PEMBAHASAN

A.    Korupsi dalam Perspektif Al-quran………………………………...

B.     Penyebab maraknya praktek korupsi serta dampaknya pada

kemajuan suatu bangsa………………………………………….

C.     Menyorot lemahnya sistem sanksi terhadap pemberantasan

korupsi di Indonesia…………………………………………….

D.    Integrasi sistem syariah islam sebagai solusi alternatif 

pemberantasan korupsi di Indonesia……………………………

E.     Rekomendasi dan rekonstruksi membangun fiqih antikorupsi

Sebagai solusi pemberantasan korupsi di Indonesia…………...

BAB III          PENUTUP

A.    Kesimpulan………………………………………………………

B.     Saran……………………………………………………………..

DAFTAR PUSTAKA